Aceh Singkil – Rangkaian pelantikan Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) di Kabupaten Aceh Singkil mulai bergulir secara estafet dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Pelaksanaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kelembagaan BPKam segera terbentuk dan dapat menjalankan fungsi permusyawaratan serta penyaluran aspirasi masyarakat di tingkat kampung.
Hingga pekan pertama September 2026, pelantikan BPKam telah dilaksanakan di lima kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Meriah, Suro Makmur, Singkohor, Kuala Baru, dan Danau Paris.
Sementara itu, pelantikan BPKam di enam kecamatan lainnya direncanakan berlangsung secara estafet pada pekan kedua September 2026. Dengan demikian, seluruh rangkaian pelantikan diharapkan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disusun.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Aceh Singkil, Riky Yodiska, S.STP, M.Si, melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Hermanto, SP menyampaikan bahwa pelantikan BPKam merupakan momentum penting untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan kampung sekaligus memastikan keterwakilan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kampung.
“BPKam memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Kita berharap anggota BPKam yang telah dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, mampu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta membangun sinergi dengan pemerintah kampung dalam mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Riky saat dikonfirmasi (09/09)
Menurutnya, proses pelantikan yang dilaksanakan secara estafet merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tertib dan terkoordinasi di masing-masing wilayah.
Riky juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara BPKam dengan pemerintah kampung. Menurutnya, BPKam tidak hanya memiliki fungsi permusyawaratan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
“Yang paling penting setelah pelantikan adalah bagaimana BPKam dapat bekerja dan menjalankan fungsinya dengan baik. Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap proses musyawarah dan pembangunan kampung,” tambahnya
103 Kampung Telah Melaksanakan Pemilihan BPKam
Rangkaian pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemilihan BPKam yang sebelumnya telah dilaksanakan di 103 kampung dari total 116 kampung di Kabupaten Aceh Singkil.
Proses pemilihan tersebut menjadi tahapan penting dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan keterwakilan mereka dalam lembaga permusyawaratan kampung.
BPKam memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kampung.
Karena itu, pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi awal bagi anggota BPKam terpilih untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan masyarakat.
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Kampung
Pemerintah daerah berharap keberadaan BPKam dapat semakin memperkuat mekanisme demokrasi di tingkat kampung. BPKam diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam membangun komunikasi, mengawal aspirasi masyarakat, serta mendorong proses pembangunan yang lebih partisipatif.
Pelaksanaan pelantikan secara estafet di 11 kecamatan juga menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan penguatan kelembagaan kampung berlangsung secara merata di seluruh Kabupaten Aceh Singkil.
Dengan terbentuknya BPKam melalui proses pemilihan dan pelantikan, diharapkan lembaga tersebut tidak hanya hadir sebagai kelengkapan pemerintahan kampung, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsi permusyawaratan secara aktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pembangunan kampung.
Rangkaian pelantikan BPKam di Aceh Singkil selanjutnya akan terus bergulir hingga seluruh kecamatan menyelesaikan proses pelantikan pada September 2026.
Posting Komentar